Forum ITB84

Hingar bingar koalisi yang melelahkan parpol dengan berbagai kubu politik tampaknya sudah usai. Akhirnya blok Cikeas sebagai incumbent berisi PD, PPP, PKS, PAN dan PKB. Kubu Teuku Umar tempaknya pecah karena egosentris yang mengalahkan kebersamaan menjadi JK-Win dan Mega-Pro dengan perolehan kursi yang pas-pasan untuk mencalonkan presiden dan wapresnya. Banyak analis politik memprediksi kubu Cikeas unbeatable...namun siapa tahu? PD membawa koalisi besar-besaran di atas 50% perolehan kursi DPR, begitu kira2 dasar pemikirannya. Namun itu semua bukan jaminan, sehingga jangan undrestimate atau overconfidence. Dinamika politik bisa menjungkir balikan analisis pragmatis seperti itu.

Yang menarik, akhir-akhir ini banyak muncul istilah atau ungkapan yang "mengkhianati" Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika serta menciptakan potensi perpecahan bangsa yang besar ini. Istilah Jawa-Non Jawa, kembali muncul seperti di pilkada ada Putra Daerah-Non Putra Daerah sekalipun lahir dan tumbuh dewasa di daerah tsb.Hal ini merisaukan saya, karena mengangkat sentimen etnis seperti itu jelas tidak mempunyai mental negarawan dan kebangsaan yang kuat. Sebagian tim sukses mengatakan bahwa itu penting untuk diangkat karena rakyat Indoensia masih memiliki sentimen etnis. Bukankah sentimen etnis itu ditumbuh kembangkan para politisi setiap kampanye?? Sentimen etnis dipolitisasi oleh politisi sendiri untuk kepentingannya bukan? Rakyat belajar dari ucapan dan perilaku pemimpinya bukan?

Kemudian muncul Muslim-Non Muslim yang dikeluhkan sebagian partai primordial sebagai protes tidak menjadi cawapres dari kubu Cikeas. Padahal capres-cawapres Cikeas semuanya muslim namun karena merasa "lebih islam" maka dengan takabur berani menyatakan orang lain bukan "muslim" sekaligus tidak berhak mewakili islam. Hal tsb juga kurang etis dan santun dalam berpolitik karena banyak sekali muslim yang baik sekalipun tidak bergabung dengan partai islam yang belum tentu islami bukan? Tuhan menilai keimanan dan ketakwaan bukan dari anggota partai islam atau bukan. Ini berpotensi merusak ukhuwah islamiyah di kalangan muslim sendiri.

Selanjutnya paham ekonomi neoliberal-kerakyatan diangkat ke permukaan oleh para politisi. Hal tersebut juga menggelikan karena sepanjang pengetahuan saya neoliberal tak pernah eksis. Neoliberal adalah paham yang menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar bebas. Pasar yang akan menentukan keseimbangan untuk setiap sistem ekonomi, begitu sederhananya. Adakah pemahaman itu berjalan 100%, bahkan para monetarist kaliber dunia seperti Allan Greenspan, Bernanke dll pun tak mungkin menjalankannya apalagi monetarist Indonesia yang sedikit-sedikit mengintervensi pasar. Misalnya betapa rajinnya BI menintervensi pasar uang agar nilai tukar Rp tetap terjaga pada level yang rasional sekalipun begitu berat tekanannya. Begitu pula terhadap pasar modal.

Ada juga dikotomi Sipil-Militer yang kembali mengungkit semua kesalahan dan keburukannya para mantan jenderal saja tanpa pernah mengapresiasikan jasa-jasanya. Ini membuat para eks militer mendapat stigma kurang populer sekalipun beliau sebagai individu yang cerdas dan berkebangsaan yang kuat. Saling menyalahkan antar pihak melalui dikotomi sipil-militer membuat rakyat menjadi bingung sendiri. Apabila eks jenderal tsb memang kredibel dan kapabel serta amanah, apa salahnya dia diberi kesempatan.

Juga senang membandingkan "prestasi" selama menjadi presiden. Ini hal yang absurd karena setiap periode kepemimpinan presiden, fundamental ekonomi yang dihadapi berbeda satu dengan lainnya. Misalnya pada masa Megawati, pekonomian kita masih sangat labil akibat pengaruh krisis moenter yang sangat berat. Itu adalah periode pemulihan jadi wajar jika indikatornya tidak sekinclong saat ini. Ketika SBY menjadi presiden, program ekonomi yang sama dilanjutkan oleh tim yang "sama" namun pada periode pertumbuhan (growth) sampai krisis global 2008 di AS (bukan di Indonesia spt tahun 1997 lalu). Wajar kalau dampaknya juga tidak sedahsyat saat itu...Namun harus dakui bahwa indikator ekonomi kita saat ini cukup baik dan menjanjikan sekalipun dibekap krisis global dibanding ekonomi dunia.

Terakhir, dikotomi penguasa-oposisi juga kurang dipahami dengan jernih. Dalam sistem demokrasi diperlukan check and balance yang baik agar sistem bekerja optimal. Oleh karena itu peran oposisi sangat strategis dan penting dalam membangun demokrasi karena tanpa itu fungsi kontrol tidak berjalan. Tidaklah jatuh martabat jika kita menjadi oposisi karena mengemban tugas rakyat yaitu mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan.Tanpa itu pemerintah akan semena-mena. Itu tugas mulia, seperti yang dilakukan PDIP sebagai oposisi sekalipun hanya sendiri sementara yang lain menjadi penguasa semua. Bepikirlah bahwa kalah atau menang sama martabatnya dan mengemban amanah rakyat.

Marilah kita berpikir lebih tenang dengan wawasan kebangsaan yang lebih luas ketimbang melemparkan dikotomi ini dan itu sebagai senjata kampanye namun menciptakan sentimen negatif pada masyarakat luas dalam jangka panjang. Sekalipun dunia politik itu kotor, namun rambu-tambu kebangsaan jangan diterjang seenaknya. Tawarkanlah program yang baik dan rasional untuk Indonesia yang lebih baik dan jauhilah unsur-unsur SARA serta janji2 yang penuh retorika semata. Selamat berkompetisi dengan sehat dan santun, wahai calon pemimpin yang amanah. Bangunlah keindoensiaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan berpayung kesejateraan dalam kebersamaan.